Konstitusionalitas Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rezim Mandatory Spending Pendidikan: Analisis Kritis Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI 1945

Memaksakan MBG ke dalam dana pendidikan tidak hanya merusak tatanan hukum keuangan negara melalui praktik penyelundupan hukum, tetapi juga memicu krisis sistemik baru berupa degradasi mutu sekolah, penelantaran hak-hak guru honorer, serta pemburukan infrastruktur fisik pendidikan di berbagai daerah.

Kajian Yurudis - Normatif • OLEH

SHARA EL. PANGGA, S.H

📜

Memaksakan MBG ke dalam dana pendidikan tidak hanya merusak tatanan hukum keuangan negara melalui praktik penyelundupan hukum, tetapi juga memicu krisis sistemik baru berupa degradasi mutu sekolah, penelantaran hak-hak guru honorer, serta pemburukan infrastruktur fisik pendidikan di berbagai daerah.

Pendahuluan

Ketentuan mengenai alokasi anggaran pendidikan di Indonesia telah mengalami transformasi yuridis yang sangat fundamental pasca-amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI 1945, negara secara eksplisit memberikan mandat konstitusional (constitutional mandate) berupa kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).^[1] Instrumen mandatory spending ini sengaja diciptakan oleh para perumus undang-undang dasar sebagai pengaman finansial agar sektor pendidikan tidak dikesampingkan oleh dinamika politik anggaran tahunan yang sering kali pragmatis. Keberadaan persentase kaku tersebut mencerminkan kesadaran kolektif bangsa bahwa investasi pada kecerdasan kebangsaan merupakan fondasi utama eksistensi sebuah negara hukum yang berdaulat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal nasional mulai mempertontonkan pergeseran paradigma yang cukup mengkhawatirkan bagi kelangsungan jaminan hak atas pendidikan. Kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda prioritas nasional dengan kebutuhan dana yang sangat masif memicu reorganisasi alokasi fungsional dalam postur APBN.^[2] Permasalahan hukum yang fundamental muncul ketika pemerintah memutuskan untuk memasukkan atau membebankan pembiayaan operasional program pemenuhan gizi ini ke dalam rumpun dana pendidikan nasional. Langkah politik anggaran tersebut memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi hukum tata negara mengenai batasan interpretasi materiil dari esensi fungsi pendidikan itu sendiri.

Secara sosiologis dan empiris, program perbaikan gizi masyarakat memang memiliki urgensi yang tinggi di tengah ancaman tengkes (stunting) dan penurunan kualitas fisik generasi muda Indonesia.^[3] Namun demikian, menempatkan beban anggaran tersebut di bawah naungan klausul pendidikan merupakan lompatan logika hukum yang berpotensi mencederai sendi-sendi konstitusionalitas bernegara. Pendidikan, di satu sisi, dan kesehatan atau jaminan sosial, di sisi lain, merupakan dua pilar pemenuhan hak asasi yang secara konseptual dan regulatif berada dalam kamar yang berbeda. Ketika batas-batas fungsional antar-kamar ini dikaburkan demi memfasilitasi program populis pemerintah, maka di situlah letak ancaman terjadinya degradasi esensi terhadap perlindungan hak fundamental warga negara.

Artikel hukum ini bermaksud untuk menguji secara mendalam dan melakukan analisis kritis terhadap aspek konstitusionalitas penggabungan program Makan Bergizi Gratis ke dalam alokasi fungsi anggaran pendidikan. Pengujian ini tidak dilakukan secara bebas tafsir, melainkan didasarkan pada instrumen yuridis konkret berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 24/PUU-V/2007. Kedua putusan monumental tersebut diposisikan sebagai pisau analisis utama untuk menakar sejauh mana kebijakan inklusi MBG dapat dipertahankan di hadapan cita-cita luhur konstitusi. Melalui pendekatan normatif-doktrinal, penelitian ini akan membongkar implikasi hukum, risiko kegagalan pencapaian mutu pendidikan, serta ancaman penyelundupan hukum dalam kebijakan APBN.

Membedah Hakikat Mandatory Spending Pendidikan dalam Skenario Konstitusi

Tafsir orisinal (original intent) dari pencantuman angka 20% dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI 1945 tidak dapat dilepaskan dari sejarah kelam pengabaian sektor pendidikan oleh rezim-rezim pemerintahan masa lalu. Para pengubah undang-undang dasar pada era reformasi menyadari betul bahwa tanpa adanya paksaan angka yang konkret, anggaran pendidikan akan selalu kalah bersaing dengan proyek-proyek infrastruktur fisik atau belanja birokrasi. Oleh karena itu, mandatory spending pendidikan didesain sebagai norma hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht) bagi penyelenggara negara tanpa celah negosiasi. Angka 20% tersebut merupakan nilai ambang batas bawah (minimum threshold) yang wajib dipenuhi dalam keadaan fiskal apa pun.^[4]

Secara doktrinal, jaminan anggaran ini mengikat fungsi legislasi dan anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta kewenangan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden. Setiap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN harus menempatkan pemenuhan dana pendidikan sebagai prioritas utama yang mendahului kalkulasi belanja sektoral lainnya.^[5] Ketidakmampuan atau kelalaian negara dalam mencukupi batas minimal ini secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindakan inkonstitusional (unconstitutional omission). Karakteristik hukum dari klausul ini sangat kaku karena bertujuan memproteksi masa depan mencerdaskan kehidupan bangsa dari fluktuasi syahwat politik penguasa.

"Alokasi 20% tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka agregat formal formalitas di atas kertas dokumen nota keuangan kementerian semata. Secara materiil, seluruh dana yang terhitung dalam rumpun 20% tersebut harus terserap secara murni untuk membiayai program-program yang memiliki korelasi langsung dengan proses pembelajaran.^[6]"

Penyimpangan substantif dalam penyaluran dana ini, meskipun secara kuantitatif angka 20% terpenuhi, tetap merupakan bentuk pelanggaran terhadap spirit konstitusi. Dalam perkembangannya, pemutar undang-undang sering kali “tergoda” untuk melakukan perluasan definisi mengenai apa saja yang termasuk ke dalam "anggaran pendidikan". Godaan fiskal ini muncul karena keterbatasan ruang belanja dalam APBN untuk membiayai program-program baru yang bersifat mendesak secara politis. Dengan memasukkan program non-pendidikan ke dalam rumpun anggaran pendidikan, pemerintah secara instan dapat memenuhi kewajiban 20% tanpa harus memotong anggaran kementerian teknis lainnya. Praktik perluasan tafsir yang longgar inilah yang menjadi pintu masuk bagi inkonstitusionalitas terselubung dalam pengelolaan keuangan negara.^[7]

Hukum administrasi negara menetapkan bahwa setiap pembelanjaan uang negara harus didasarkan pada asas spesialisasi dan kepatuhan terhadap nomenklatur regulasi yang berlaku.^[8] Jika sebuah program secara fungsional berada di bawah domain kesehatan atau perlindungan sosial, maka sumber pendanaannya tidak boleh dicangkokkan pada pos anggaran pendidikan. Pemaksaan nomenklatur secara artifisial demi motif efisiensi anggaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance). Dampak fatalnya adalah terjadinya distorsi akut terhadap target-target makro pembangunan nasional yang semestinya dicapai melalui jalur pendidikan.

Pisau Analisis: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Nomor 24/PUU-V/2007

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) telah meletakkan batu penjuru yang sangat kokoh terkait tafsir anggaran pendidikan melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.^[9] Dalam perkara tersebut, Mahkamah secara tegas membatalkan penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencoba mengecualikan gaji pendidik dari komponen anggaran pendidikan. Mahkamah menyatakan bahwa segala bentuk reduksi atau manipulasi definisi yang mengubah nilai murni anggaran pendidikan 20% adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Melalui putusan tahun 2006 tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan filosofis bahwa anggaran pendidikan adalah hak konstitusional warga negara yang bersifat "harga mati". Mahkamah menolak argumen pemerintah mengenai keterbatasan kemampuan keuangan negara sebagai alasan untuk menunda atau mencicil pemenuhan anggaran 20% tersebut. Di mata hukum, kewajiban pemenuhan dana pendidikan setara dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia mendasar lainnya yang tidak dapat ditawar. Putusan ini mengunci rapat-rapat pintu pembenaran bagi pemerintah untuk beralasan mengesampingkan sektor pendidikan demi program lain.^[10]

Ketegasan Mahkamah Konstitusi kembali diuji dan diperkuat melalui Putusan Nomor 24/PUU-V/2007 yang menjatuhkan vonis pembatalan terhadap UU APBN karena tidak memenuhi alokasi 20%. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertegas bahwa ruang lingkup penggunaan anggaran pendidikan harus dibatasi secara ketat hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan nasional.^[11] Mahkamah mengidentifikasi adanya bahaya laten berupa penyusupan program-program non-edukatif yang sengaja dilabeli pendidikan demi memenuhi kuota persentase APBN. Putusan ini merupakan peringatan keras bagi penguasa anggaran untuk menjaga kemurnian pos dana pendidikan.

Secara doktrinal, kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membangun sebuah asas hukum yang disebut sebagai Asas Kemurnian Anggaran Pendidikan (Principle of Educational Budget Purity).^[12] Berdasarkan asas ini, penafsiran terhadap fungsi pendidikan tidak boleh diperluas secara serampangan hingga mencakup program-program jaminan sosial, bantuan pangan, ataupun jaminan kesehatan masyarakat. Mahkamah secara konsisten memisahkan antara kewajiban negara dalam menyejahterakan umum secara luas dengan kewajiban khusus mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemisahan kamar hukum fiskal ini bertujuan menjaga agar anggaran pendidikan tidak habis dieksploitasi untuk program luar sektoral.

Menggunakan kacamata Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 and Nomor 24/PUU-V/2007, setiap kebijakan hukum baru yang berupaya mereduksi atau mengalihkan pemanfaatan dana 20% wajib dinyatakan cacat secara konstitusional. Mahkamah telah memberikan panduan universal bahwa anggaran pendidikan adalah instrumen khusus (special tool) untuk membiayai transformasi sistem belajar mengajar. Karakteristik khusus inilah yang membuat dana pendidikan dilindungi oleh pagar-pagar hukum yang sangat ketat dari intervensi program politik luar sekor. Oleh karena itu, logika hukum yang digunakan MK dalam kedua putusan tersebut menjadi sangat relevan untuk menguji program MBG.

Analisis Kritis Penyelundupan Program MBG dalam Klaster Anggaran Pendidikan

Apabila kita menyandingkan rasio decidendi dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi di atas dengan realitas kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), maka akan terlihat sebuah benturan norma yang sangat nyata. Memasukkan pembiayaan program MBG ke dalam kalkulasi 20% anggaran pendidikan merupakan bentuk pengangkangan terhadap semangat hukum tata negara. Kebijakan ini secara substansial dapat dikategorikan sebagai tindakan penyelundupan hukum (law evasion) di mana pemerintah menggunakan kedok pemenuhan hak anak untuk menguras anggaran yang dikhususkan bagi sektor pendidikan.

Program Makan Bergizi Gratis, jika ditinjau dari kriteria sosiologis dan medis, memiliki fokus utama pada intervensi nutrisi, perbaikan gizi buruk, serta optimalisasi tumbuh kembang fisik anak. Indikator keberhasilan dari program ini diukur melalui penurunan angka stunting, peningkatan berat badan, serta perbaikan indeks kesehatan masyarakat. Seluruh indikator dan parameter tersebut secara mutlak berada di bawah domain atau klaster urusan kesehatan dan perlindungan sosial, bukan urusan pendidikan nasional. Memaksakan program kesehatan menjadi program pendidikan hanya karena sasarannya adalah anak sekolah merupakan kesalahan logika hukum yang fatal.

Jika argumen pemerintah bahwa "anak harus sehat agar bisa belajar dengan baik" dijadikan pembenaran hukum untuk menggunakan anggaran pendidikan, maka bangunan hukum keuangan negara akan runtuh karena ketidakpastian. Dengan logika yang sama salahnya, pemerintah kelak bisa saja membiayai pembangunan jalan raya menuju sekolah, pengadaan bus sekolah, atau bahkan subsidi perumahan orang tua murid menggunakan dana pendidikan 20%. Batasan-batasan hukum yang telah dipagari dengan susah payah oleh Mahkamah Konstitusi akan menjadi tidak berarti dan kehilangan daya ikat yuridisnya.

Tindakan mencangkokkan anggaran MBG ke dalam kementerian pendidikan atau membebankannya pada dana fungsi pendidikan dalam UU APBN berimplikasi pada terjadinya distorsi akuntansi publik. Secara formal, pemerintah mungkin dapat mengklaim kepada publik bahwa mereka telah mematuhi perintah UUD NRI 1945 dengan mengalokasikan 20% anggaran. Namun secara materiil, klaim tersebut sesungguhnya adalah sebuah kepalsuan hukum (legal fallacy) karena dana yang benar-benar tersalurkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah menyusut drastis terpotong oleh biaya pengadaan makanan.

Di samping itu, teknik penyusunan regulasi yang menumpangi penjelasan pasal dalam undang-undang anggaran untuk memperluas makna fungsi pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan pasal menurut hukum tidak boleh memuat norma baru atau memperluas norma yang ada dalam pasal utama. Ketika penjelasan UU APBN digunakan sebagai instrumen untuk memasukkan program MBG ke fungsi pendidikan, maka kebijakan tersebut cacat secara formal dan materiil. Praktik ini menunjukkan adanya degradasi kualitas legislasi demi mengakomodasi kepentingan eksekutif secara pragmatis.

Skala Prioritas Yuridis: Menakar Urgensi MBG Versus Krisis Sistemik Pendidikan

Hukum progresif selalu menekankan perlunya melihat hukum dari sudut pandang kemanfataannya bagi masyarakat secara luas dengan mempertimbangkan keadilan distributif. Di tengah keterbatasan ruang fiskal negara, penentuan skala prioritas pembelanjaan wajib didasarkan pada tingkat kedaruratan urusan yang dilindungi oleh hak konstitusional. Realitas objektif menunjukkan bahwa dunia pendidikan Indonesia saat ini sedang mengalami krisis sistemik yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan ketimbang pengadaan program makanan gratis di sekolah. Ribuan sekolah di berbagai pelosok daerah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan jiwa para siswa.

📊 Realitas Infrastruktur Fisik

Berdasarkan data statistik pendidikan good stats id, persentase ruang kelas yang mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga rusak total, masih berada pada angka yang sangat tinggi.^[13] Banyak anak di daerah pedalaman terpaksa belajar di bawah atap bocor, dinding bambu yang rapuh, atau bahkan menumpang di fasilitas umum lainnya karena sekolah mereka ambruk. Mengabaikan perbaikan infrastruktur fisik yang merupakan syarat mutlak terjadinya proses transfer ilmu demi membiayai logistik pangan harian adalah sebuah ironi hukum. Hak atas lingkungan belajar yang aman dan layak merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak atas pendidikan itu sendiri.

Selain masalah infrastruktur fisik, krisis paling akut dalam sistem pendidikan nasional kita terletak pada ketidakadilan sistemik yang menimpa jutaan guru honorer di seluruh Indonesia. Guru honorer merupakan garda terdepan yang menjaga gerbang kecerdasan bangsa, namun mereka dipaksa hidup di bawah garis kemiskinan dengan upah yang sangat tidak manusiawi. Alokasi anggaran pendidikan 20% semestinya diprioritaskan untuk membiayai transformasi status mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memberikan gaji yang layak. Ketika negara memilih mendanai katering makanan daripada membayar keringat para guru, maka negara sedang mempertontonkan kebijakan yang tuna-keadilan.

Ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dengan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) juga menjadi pekerjaan rumah hukum yang belum kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Ketiadaan fasilitas laboratorium, perpustakaan yang minim buku, serta ketiadaan jaringan internet membuat anak-anak di daerah terpencil tertinggal jauh dalam kompetensi global. Dana pendidikan 20% harusnya dikerahkan secara terpusat untuk melakukan afirmasi hukum dan fiskal guna menghapus diskriminasi geografis tersebut. Menghabiskan triliunan rupiah dana pendidikan untuk MBG di perkotaan yang relatif makmur akan semakin memperlebar jurang ketimpangan.

Dari perspektif hukum administrasi publik, sebuah kebijakan dapat dibatalkan apabila terbukti mengandung unsur detournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang dalam bentuk salah urus prioritas. Memprioritaskan program MBG yang bersifat jangka pendek dan bernuansa politis di atas perbaikan sistemik pendidikan yang bersifat jangka panjang merupakan bentuk kegagalan tata kelola. Negara hukum tidak boleh dijalankan berdasarkan manajemen pemadam kebakaran yang hanya berfokus pada program-program populer sesaat. Urgensi pendidikan untuk membangun kapasitas intelektual bangsa tidak boleh dikorbankan demi program penyediaan pangan yang salah alamat pendanaannya.

Dampak Yuridis dan Degradasi Mutu Pembelajaran Akibat Pengalihan Anggaran

Implikasi hukum dari pemotongan atau pengalihan porsi anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG akan langsung memukul kinerja standar nasional pendidikan (SNP). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan delapan standar yang wajib dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia. Standar-standar tersebut meliputi standar sarana prasarana, standar pendidik, standar pengelolaan, hingga standar pembiayaan yang semuanya membutuhkan sokongan dana murni yang sangat besar. Ketika dana tersebut terdiversifikasi ke program non-pendidikan, maka pencapaian kedelapan standar tersebut secara otomatis akan mengalami kemerosotan tajam.

Salah satu dampak yuridis yang paling nyata adalah kegagalan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sebagaimana dijamin dalam Pasal 11 UU Sisdiknas. Mutu pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas bahan ajar, ketersediaan alat peraga teknologi, serta pelatihan kompetensi guru secara berkala. Pemangkasan anggaran operasional sekolah melalui skema penyesuaian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) demi menyokong MBG akan melumpuhkan kreativitas sekolah. Sekolah-sekolah akan berubah fungsi menjadi sekadar dapur umum raksasa yang sibuk mengurus logistik makanan ketimbang pusat keunggulan akademik.

Beban administrasi baru juga akan menimpa aparatur pendidikan di tingkat sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga para guru yang terpaksa merangkap tugas. Guru yang seharusnya fokus pada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi akademik akan terdistraksi oleh urusan pengawasan higienitas makanan, porsi distribusi, dan pelaporan keuangan katering. Secara hukum administrasi, hal ini merupakan bentuk distorsi beban kerja yang merugikan hak profesional pendidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Penurunan fokus guru ini secara linier akan berdampak pada anjloknya prestasi dan daya nalar siswa.

Dalam skala makro, kebijakan pengalihan anggaran ini akan menjatuhkan peringkat dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat internasional, seperti dalam penilaian Programme for International Student Assessment (PISA). Skor PISA Indonesia yang sudah berada pada posisi papan bawah akan semakin terpuruk karena hilangnya pendanaan untuk program-program literasi dan numerasi yang esensial. Secara hukum internasional, Indonesia dapat dianggap gagal memenuhi komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 4 mengenai pendidikan berkualitas. Kegagalan fiskal ini pada akhirnya akan membawa kerugian peradaban yang sulit dipulihkan dalam waktu satu generasi.

Dampak yuridis lainnya adalah munculnya potensi sengketa hukum di pengadilan administrasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yang diajukan oleh masyarakat peduli pendidikan. Masyarakat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat pemerintah apabila kebijakan anggaran yang diambil secara nyata merugikan hak anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan layak. Rentetan ketidakpastian hukum ini akan menguras energi bangsa dan menciptakan instabilitas dalam dunia pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan fiskal yang menabrak konstitusi akan selalu melahirkan komplikasi sengketa yang berkepanjangan.

Menakar Solusi Konstitusional: Pemisahan Kamar Anggaran Demi Keadilan Fiskal

Menolak pembiayaan program Makan Bergizi Gratis menggunakan anggaran pendidikan tidak sama dengan menolak program perbaikan gizi itu sendiri secara keseluruhan. Solusi konstitusional yang harus diambil oleh pemerintah adalah melakukan pemisahan kamar anggaran secara tegas dan konsisten sesuai dengan khitah hukum keuangan negara. Jika pemerintah bersikeras melaksanakan program MBG, maka pembiayaannya harus dicari dari luar komponen 20% anggaran pendidikan yang dilindungi UUD NRI 1945. Pemerintah wajib mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan negara lainnya tanpa menyentuh hak suci sektor pendidikan.

Pos anggaran yang paling tepat dan memiliki kedekatan karakteristik fungsional dengan program MBG adalah klaster anggaran kesehatan atau anggaran perlindungan sosial. Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Melalui pintu masuk pasal inilah program pemenuhan gizi anak bangsa semestinya dikonstruksikan dan didanai secara legal. Dengan menempatkannya di kamar yang benar, legalitas hukum program MBG akan menjadi bersih dari cacat konstitusional.

Pemerintah bersama DPR dapat merancang skema pendanaan baru melalui optimalisasi pos belanja lain dalam APBN, seperti melakukan efisiensi besar-besaran terhadap belanja birokrasi yang tidak produktif. Mengurangi perjalanan dinas, menunda pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang belum mendesak, atau menata ulang subsidi energi yang salah sasaran merupakan sumber dana potensial yang sangat melimpah. Memanfaatkan ruang fiskal hasil efisiensi ini untuk MBG mencerminkan komitmen politik anggaran yang jujur dan ksatria. Pemerintah tidak perlu melakukan akrobat hukum yang mengorbankan masa depan pendidikan anak-anak demi menyelamatkan wajah politiknya.

Langkah alternatif yang dapat ditempuh adalah mendorong keterlibatan sektor swasta secara teratur melalui penguatan regulasi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Negara dapat bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar untuk membiayai penyediaan makanan bergizi di wilayah sekitar operasional mereka. Pendekatan hukum kemitraan ini tidak akan membebani APBN sama sekali dan justru memperkuat solidaritas sosial gotong royong antarkomponen bangsa. Solusi kreatif seperti inilah yang dibutuhkan dalam mengelola negara hukum yang modern dan partisipatif.

Pada akhirnya, menjaga kemurnian anggaran pendidikan 20% adalah ujian konsistensi bagi komitmen bernegara kita dalam menghormati supremasi hukum (supremacy of law). Menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Nomor 24/PUU-V/2007 berarti kita sepakat untuk menolak segala bentuk kompromi politik yang merugikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konstitusi bukan sekadar dokumen teks mati yang bisa ditekuk-tekuk demi memfasilitasi pragmatisme kekuasaan yang datang dan pergi setiap lima tahun sekali. Menjaga kemurnian dana pendidikan adalah investasi mutlak untuk memastikan hukum dan keadilan tetap tegak berdiri di bumi pertiwi pada masa depan.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis kritis yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan yuridis yang tegas bahwa pengalokasian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam klaster fungsi anggaran pendidikan merupakan tindakan yang inkonstitusional. Kebijakan tersebut secara nyata melanggar spirit Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI 1945 serta menabrak garis batas hukum yang telah ditetapkan secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 24/PUU-V/2007. Konstitusi telah memagari anggaran pendidikan 20% sebagai dana murni yang bersifat "harga mati" untuk kepentingan penyelenggaraan pembelajaran nasional, sehingga tidak boleh disusupi oleh program kesehatan atau jaminan sosial yang memiliki kamar regulasi tersendiri. Memaksakan MBG ke dalam dana pendidikan tidak hanya merusak tatanan hukum keuangan negara melalui praktik penyelundupan hukum, tetapi juga memicu krisis sistemik baru berupa degradasi mutu sekolah, penelantaran hak-hak guru honorer, serta pemburukan infrastruktur fisik pendidikan di berbagai daerah. Pemerintah wajib mengembalikan program MBG ke pos anggaran yang semestinya, seperti anggaran kesehatan atau perlindungan sosial, demi menjaga marwah konstitusi dan menjamin hak asasi anak bangsa atas pendidikan yang layak dan bermutu demi masa depan peradaban Indonesia.

📖 REFERENSI & KODE NOTASI (FOOTNOTES)

[1] Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, (Jakarta: FH UI Press, 2015), hlm. 112.

[2] Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 89.

[3] Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 204.

[4] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 156.

[5] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 95.

[6] Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 132.

[7] Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta: Gramedia, 2022), hlm. 77.

[8] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 118.

[9] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 85.

[10] Ibid, hlm. 92.

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 terkait Pengujian Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hlm. 114.

[12] Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 241.

[13] https://data.goodstats.id/statistic/1-dari-10-ruang-kelas-sd-di-indonesia-rusak-berat-NAAWn

---

KAJIAN HUKUM TATA NEGARA & FISKAL NASIONAL

Subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami: